Sangihe, Ekuatornews.com – Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten Kepulauan Sangihe didorong untuk tidak berhenti pada rapat, sosialisasi maupun penandatanganan nota kesepahaman (MoU). Keberadaan TPAKD harus mampu membuka akses pembiayaan nyata bagi masyarakat, terutama nelayan, petani, pelaku UMKM dan sektor usaha produktif lainnya.
Penegasan tersebut disampaikan Bupati Kepulauan Sangihe, Michael Thungari, saat membuka Rapat Pleno TPAKD Kabupaten Kepulauan Sangihe yang berlangsung di Ruang Serbaguna Rumah Jabatan Bupati, Selasa (15/9/2026).
Menurut Thungari, keberhasilan TPAKD tidak semestinya diukur dari seberapa banyak rapat yang telah digelar maupun program yang telah dirancang. Ukuran utamanya adalah dampak langsung yang dirasakan masyarakat melalui terbukanya akses terhadap pembiayaan formal.
“TPAKD harus menjadi instrumen pemerintah daerah untuk membuka pintu akses keuangan bagi masyarakat. Ukuran keberhasilan kita bukan berapa kali kita rapat atau berapa banyak program yang disusun, tetapi berapa banyak masyarakat Sangihe yang akhirnya bisa mengakses pembiayaan, mengembangkan usaha, dan naik kelas secara ekonomi,” tegas Thungari.
Ia mengatakan, karakter Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagai daerah kepulauan dan wilayah perbatasan membutuhkan pola kerja TPAKD yang berbeda dengan daerah daratan.
Karena itu, Thungari meminta seluruh program TPAKD memiliki target yang jelas dan dapat diukur. Bukan sekadar menghasilkan dokumen atau kegiatan seremonial, tetapi harus dapat menunjukkan data riil masyarakat yang berhasil memperoleh akses keuangan formal.
“Harus ada data berapa UMKM, nelayan dan petani yang berhasil masuk ke sistem keuangan formal,” ujarnya.
Selain itu, Bupati meminta lembaga perbankan memperluas pembiayaan ke sektor-sektor produktif yang menjadi kekuatan ekonomi Sangihe, seperti perikanan, pertanian, perkebunan, pariwisata hingga ekonomi kreatif.
Menurutnya, sektor-sektor tersebut memiliki potensi besar untuk menggerakkan perekonomian masyarakat apabila didukung dengan akses permodalan yang memadai.
Thungari juga mendorong percepatan digitalisasi layanan keuangan. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjawab persoalan geografis Sangihe yang terdiri atas banyak pulau dan wilayah yang relatif jauh dari pusat layanan perbankan.
Dengan pemanfaatan layanan digital, masyarakat di wilayah kepulauan diharapkan tidak harus selalu menempuh perjalanan jauh ke pusat kota hanya untuk memperoleh layanan keuangan.
“TPAKD harus merancang program yang memiliki karakter kepulauan, spesifik dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat lokal. Jangan hanya mengambil program daerah lain lalu diterapkan begitu saja di Sangihe,” tegasnya.
Bupati juga menyoroti persoalan administrasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang selama ini masih menjadi salah satu keluhan masyarakat.
Ia meminta perbankan lebih fleksibel dan solutif dalam mendampingi masyarakat yang memiliki potensi usaha, termasuk calon pelaku usaha yang baru akan memulai bisnis.
Thungari menegaskan, seluruh pihak harus membangun satu basis data dan program yang terintegrasi sehingga kebijakan pembiayaan tidak berjalan sendiri-sendiri.
“Mari kita satukan data dan program dalam satu peta jalan (roadmap) serta database yang terintegrasi. Rapat pleno hari ini harus menghasilkan keputusan aksi, bukan hanya notulen,” tandasnya.
Sementara itu, Kepala OJK Provinsi Sulawesi Utara dan Gorontalo (SulutGo), Robert H.P. Sianipar, menyambut positif penguatan peran TPAKD di Kabupaten Kepulauan Sangihe.
Menurut Robert, TPAKD memiliki posisi strategis untuk mempertemukan kebutuhan sektor riil dengan lembaga jasa keuangan, terlebih di tengah kondisi keterbatasan fiskal pemerintah daerah.
Ia secara khusus mendorong optimalisasi program pembiayaan bagi sektor perikanan, termasuk budidaya dan usaha tangkap.
Namun Robert menegaskan, pembiayaan tersebut bukanlah bantuan cuma-cuma. Skema pembiayaan tetap harus berdasarkan kelayakan usaha sehingga masyarakat penerima perlu dipersiapkan agar memenuhi persyaratan perbankan.
“Pembiayaan ini murni berbasis kelayakan bisnis atau feasible, bukan program bagi-bagi bantuan cuma-cuma,” jelas Robert.
Karena itu, menurutnya, peran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sangat penting untuk memberikan pendampingan kepada kelompok nelayan sebelum mereka mengajukan pembiayaan ke lembaga keuangan.
Robert juga meminta agar progres pembiayaan sektor nelayan dapat dipantau secara konkret.
“Kita perlu tahu progresnya sudah sejauh mana. Lembaga jasa keuangan sudah membiayai berapa nelayan? Jika belum maksimal, kita diskusikan apa kendala dan hambatannya agar bisa dicarikan solusi bersama,” katanya.
Di sisi lain, Robert menyoroti masih maraknya praktik rentenir maupun koperasi harian yang menawarkan pinjaman dengan proses cepat dan persyaratan sederhana.
Menurutnya, kondisi tersebut menjadi tantangan bagi industri keuangan formal. Lembaga jasa keuangan harus melakukan evaluasi sekaligus menghadirkan layanan yang lebih mudah, cepat dan sesuai kebutuhan masyarakat.
Langkah itu dinilai penting agar masyarakat tidak terus bergantung pada pinjaman informal yang berpotensi membebani mereka.
Rapat pleno TPAKD tersebut turut dihadiri Direktur Operasional Bank SulutGo Luisa Parengkuan, Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, jajaran kepala perangkat daerah, pimpinan perbankan serta seluruh anggota TPAKD Kabupaten Kepulauan Sangihe.
Melalui rapat pleno tersebut, Pemkab Sangihe dan OJK diharapkan tidak hanya menghasilkan kesepakatan administratif, tetapi mampu menerjemahkannya menjadi program konkret yang benar-benar membuka akses pembiayaan dan memperkuat ekonomi masyarakat di wilayah kepulauan.
(*Udy)
