Jakarta, EkuatorNews.com – Kongres Anak Indonesia (KAI) telah sukses digelar di Jakarta, Jumat-Minggu (25-27/11/2022).
KAI bertema “Anak Sehat dan Berdaya, Indonesia Kuat” ini diselenggarakan secara Hybrid (Daring dan Luring) dengan jumlah peserta 248 Anak (Daring/Online) dan 26 Anak (Luring/Daring).
Terdapat 274 Anak Jumlah peserta Kongres dari 26 Provinsi.
Peserta Daring (offline) dihadirkan dari Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Banten.
KAI dibuka oleh Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak Perempuan dan Pemuda/Deputi 4 Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK)
Femmy Eka Kartika Putri
Kemudian acara ditutup oleh Asisten Asisten Deputi Pemenuhan Hak dan
Perlindungan Anak Kemenko PMK, Imron Rosadi.
Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) Sulawesi Utara, Adv. E.K Tindangen SH CPM CPrM CPCLE, menyampaikan terima kasih kasih kepada peserta dari Sulut.
“Saya merasa bangga kepada anak-anak utusan LPAI Sulut dari Sekolah Menengah Agama Kristen Kota Tomohon dan Sekolah MIS Kab Minut yang sudah hadir di Kongres Anak Indonesia (KAI) Ke XV Tahun 2022,” kata E.K Tindangen.
Ia menjelaskan, KAI diselenggarakan oleh LPAI Pusat dan Kementrian PMK RI dan menghasilkan 9 poin.
Rekomendasi Keputusan Anak Indonesia ini akan dibawa kepada Presiden Jokowi untuk kiranya dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah pusat lewat Kementerian Koordinator PMK RI.
“Kami dari LPAI Sulut berharap Presiden Jokowi dapat mengabulkan 9 point hasil Kongres Anak Indonesia ini,” ujarnya.
Ditambahkannya, LPAI Sulut sangat mendukung apapun keputusan yang dihasilkan dalam kongres.
“Termasuk poin memberikan perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan terhadap anak dan tumbuh kembang anak dalam menerima pendidikan saat menjadi korban kekerasan,” tambahnya
Selain itu, yang terpenting menurutnya, adalah pemerintah harus melindungi anak-anak Indonesia dari kecanduan bahaya rokok.
“Karena itu pintu masuk anak-anak menuju kepada narkoba. Kami LPAI Sulut Tetap hadir demi anak Indonesia khususnya wilayah Sulawesi Utara,” tegas Tindangen yang juga sebagai Ketua Pos Bantuan Hukum Sulawesi Utara.
Sembilan poin suara anak Indonesia tersebut, diantaranya adalah:
1. Memohon kepada pemerintah untuk serius memeratakan pemberian asupan gizi anak guna mencegah stunting.
2. Mengajak masyarakat untuk lebih pro aktif dalam kepedulian terhadap kasus kekerasan dan perundungan terhadap anak.
3. Memohon kepada pemerintah untuk meratakan akses pendidikan yang berkualitas, gratis, dan dievaluasi secara berkala terutama bagi anak yang kurang mampu, daerah 3T, korban perkawinan anak, ABH, dan penyandang disabilitas.
4. Memohon kepada pemerintah untuk memberikan akses sarana maupun prasarana teknologi secara merata dan tepat sasaran didaerah terpencil di seluruh Indonesia serta akses internet berkualitas dan ramah anak.
5. Memohon kepada pemerintah untuk melindungi anak dengan meregulasi dan melarang iklan, promosi, dan sponsor rokok di lingkungan terdekat anak serta menutup akses rokok untuk anak.
6. Memohon kepada pemerintah untuk menyediakan ruang partisipasi anak yang nyaman dan aman serta, berpatisipasi dalam setiap kegiatan pemerintah yang berkaitan dengan kepentingan anak, terutama musyawarah perencanaan pembangunan daerah (Musrenbang).
7. Meminta pemerintah untuk tegas meregulasi dalam melindungi anak dari praktik perkawinan usia anak.
8. Memohon kepada pemerintah untuk menjamin keamanan anak ketika menggunakan internet dengan memperkuat sistem filtrasi pornografi dan informasi yang tidak layak anak di internet.
9. Memohon kepada pemerintah, masyarakat, dan keluarga untuk mengoptimalkan ruang partisipasi anak dalam segala bidang seperti pendidikan, olahraga serta kesenian.
Ke-9 Poin Suara Anak Nasional tersebut dibacakan bersama oleh sejumlah delegasi dari provinsi di Indonesia dihadapan perwakilan menteri PMK RI, Ketua Umum LPAI, Seto Mulyadi serta tamu undangan lainya.
Sementara itu, Ketua Lembaga Perlindungan Anak (LPAI), Prof Dr Seto Mulyadi, Psikologi, akrab disapa kak Seto, mengatakan menghadapi generasi emas tahun 2045, anak-anak sudah harus disiapkan pembangunan karakter dan garis tegas.
“Anak-anak sudah disiapkan pembangunan karakternya dan memiliki garis tegas, yaitu 6 (enam) profil pelajar Pancasila. Diantaranya adalah Akhlak Mulia, Kebhinekaan Global, Gotong Royong, Mandiri, Kreativitas dan Kritis,” jelas Seto Mulyadi.
Oleh sebab itu, menurutnya anak Indonesia harus memiliki akhlak yang baik.
“Baik di sekolah maupun di rumah yang saling menghargai antar sesama dan mampu bekerjasama dengan kemapuan mumpuni yang dimilikinya sehingga memiliki hasil karya membangakan serta memiliki keberanian untuk mengkritisi orang lain atau kepada dirinya sendiri dan mau mengakui kesalahannya dan memperbaikinya. Sehingga semua anak Indonesia menjadi anak yang hebat dan cerdas,” ucapnya.
(***/Benny Manoppo)