Ekuatornews.com. – Wakil Bupati Kepulauan Sangihe, Tendris Bulahari, secara resmi menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 hingga Triwulan III Tahun 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Penyerahan berlangsung di Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara, Selasa (13/1/2026).
LHP tersebut diserahkan langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Sulawesi Utara, Bombit Agus Mulyo, dan diterima Wakil Bupati Tendris Bulahari yang didampingi Sekretaris Daerah Melanthon Herry Wolff serta perwakilan DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe Rustam Pakaya. Kegiatan ini turut disaksikan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Dr. J. Victor Mailangkay bersama jajaran pimpinan daerah se-Sulawesi Utara.
Berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK RI mencatat delapan temuan yang menghasilkan 12 rekomendasi strategis bagi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe, khususnya terkait kepatuhan dalam pengelolaan belanja daerah. BPK menekankan pentingnya tindak lanjut cepat dan tepat atas seluruh rekomendasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“LHP ini diharapkan menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam memperbaiki tata kelola keuangan. Kami juga mendorong DPRD memanfaatkan laporan ini sebagai instrumen pengawasan yang efektif,” ujar Bombit Agus Mulyo.
Wakil Bupati Tendris Bulahari menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe berkomitmen menindaklanjuti seluruh rekomendasi tersebut sebagai bagian dari upaya memperkuat akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.
Penerimaan LHP ini menjadi bagian dari komitmen Pemerintahan di bawah kepemimpinan Bupati Michael Thungari, SE, MM dan Wakil Bupati Tendris Bulahari untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan bertanggung jawab. Sinergi antara eksekutif dan legislatif dinilai menjadi kunci agar setiap rupiah belanja daerah benar-benar memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe.
(*Udy)
