Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta Dinas Kominfo Pemkot Manado studi tiru ke Banyuwangi.
Manado, EkuatorNews.com – Pemerintah Kota Manado tak mau main-main soal bantuan sosial.
Demi memastikan bansos benar-benar jatuh ke tangan yang berhak, Pemkot langsung bergerak melakukan studi tiru ke Kabupaten Banyuwangi, daerah yang dikenal sukses menerapkan digitalisasi bansos.
Dalam kunjungan tersebut, sinergi antara Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), serta Dinas Kominfo jadi fokus utama.
Hadir dalam rombongan Kepala Dinas Sosial Rollies Rondonuwu, Kadis Pencatatan Sipil Erwin Kontu, Kabid Kominfo Yetty Mukuan dan Ferdinan Polii, Kabid Dinsos Audy Rumengan, serta jajaran lainnya.
Kepala Dinas Sosial Kota Manado, Rollies Rondonuwu, menegaskan bahwa langkah ini merupakan tindak lanjut arahan Kemendagri terkait Digitalisasi Bansos Perlindungan Sosial (Perlinsos).
Apalagi, Manado menjadi salah satu dari 40 kabupaten/kota di Indonesia yang ditunjuk sebagai pilot project nasional.
“Ini bukan sekadar kunjungan, tapi komitmen serius kami untuk membenahi sistem. Digitalisasi bansos harus didukung data yang valid dan kerja sama tanpa ego sektoral. Semua SKPD harus bergerak bersama,” tegas Rollies.
Dari hasil diskusi, terungkap bahwa salah satu kunci sukses Banyuwangi adalah menghapus ego sektoral antar-instansi.
Semua perangkat daerah berperan sebagai agen pemerintah dalam mengawal pendataan.
Dengan begitu, tak ada lagi warga yang tercecer hanya karena persoalan administrasi.
Masalah klasik pun ikut dibedah. Salah satunya soal data pekerjaan di KTP.
Tak sedikit warga yang secara ekonomi tergolong miskin, namun di KTP masih tercatat sebagai karyawan swasta. Akibatnya, sistem otomatis menolak mereka sebagai penerima bantuan.
Kabid PIAK Disdukcapil Agustinus menekankan pentingnya percepatan perekaman dan pembaruan data administrasi kependudukan.
“Validitas data adalah kunci. Kalau datanya tidak diperbarui, sistem akan membaca berbeda. Karena itu kami dorong percepatan perekaman, termasuk pemanfaatan Identitas Kependudukan Digital (IKD),” jelasnya.
Sebagai langkah konkret, Disdukcapil Manado akan melakukan sinkronisasi data dengan meminta data desil 1 hingga 10 dari Kementerian Sosial untuk diverifikasi ulang.
Proses ini termasuk pembersihan data warga yang sudah meninggal dunia, pindah domisili, hingga perbaikan data bermasalah lewat layanan jemput bola.
Dengan integrasi data kependudukan dan sosial yang lebih solid, Pemkot Manado optimistis persoalan bansos tak tepat sasaran bisa ditekan seminimal mungkin.
Langkah ini sekaligus menegaskan bahwa sebagai daerah pilot project nasional, Manado siap menjadi contoh di Sulawesi Utara dalam hal digitalisasi dan transparansi bantuan sosial.
(***/Enny)
