Ekuatornews.com. – Kunjungan kerja Bupati Kepulauan Sangihe, Michael Thungari, ke Pulau Kalama pada Kamis (30/4/2026) menjadi momen penting bagi masyarakat setempat untuk menyampaikan langsung berbagai aspirasi terkait pengelolaan Goa Sarang Burung Walet, yang selama ini menjadi salah satu sumber pendapatan daerah sekaligus harapan ekonomi warga.
Dalam pertemuan tatap muka bersama masyarakat, warga menyampaikan keluhan terkait pembagian hasil panen sarang burung walet berdasarkan Perda Nomor 7 Tahun 2009, yang mengatur pembagian 60:40. Warga menilai porsi 60 persen untuk masyarakat Desa Kalama masih belum mampu menjawab kebutuhan hidup masyarakat secara menyeluruh.
Masyarakat pun meminta agar aturan tersebut dapat ditinjau kembali, demi menciptakan rasa keadilan serta manfaat ekonomi yang lebih besar bagi warga yang tinggal di sekitar lokasi pengelolaan sarang walet.
Tak hanya soal pembagian hasil, masyarakat juga mengeluhkan kondisi ketersediaan listrik yang hanya menyala sekitar 6 jam per hari, sementara kebutuhan listrik sangat tinggi, terutama untuk mendukung aktivitas penyimpanan hasil perikanan dan kebutuhan rumah tangga lainnya.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Michael Thungari menyampaikan bahwa persoalan listrik di wilayah kepulauan menjadi perhatian serius pemerintah pusat.
“Untuk keberadaan listrik bagi masyarakat kepulauan memang menjadi prioritas dari Pak Presiden. Beliau berharap selama lima tahun masa kepemimpinannya, masyarakat kepulauan bisa menikmati listrik selama 1×24 jam,” ungkap Thungari.
Ia menjelaskan bahwa upaya tersebut saat ini sementara berjalan, termasuk telah dilakukan survei langsung di Pulau Kalama untuk rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga hibrid, yang akan memanfaatkan solar panel pada siang hari dan mesin pembangkit pada malam hari.
Sementara terkait permintaan peninjauan Perda Nomor 7 Tahun 2009, Thungari menegaskan bahwa perubahan Perda bukanlah hal mudah karena memerlukan proses panjang serta kesepakatan berbagai pihak.
“Terkait peninjauan kembali Perda ini akan kami upayakan apa bisa dibedah kembali atau tidak, sebab mengubah sebuah Perda itu tidaklah mudah. Butuh kesepakatan bersama antara legislatif, eksekutif dan masyarakat. Itu pun tidak bisa selesai dalam kurun waktu setahun,” jelasnya.
Meski demikian, Bupati tetap memberikan solusi konkret sebagai langkah awal. Ia menjamin bahwa sebagian hasil pembagian 40 persen yang masuk ke pemerintah daerah akan diupayakan untuk mendukung kebutuhan warga, salah satunya dengan pembangunan fasilitas penjagaan.
“Mungkin yang bisa kita sepakati saat ini adalah pembuatan pos jaga di sekitar lokasi sarang burung walet akan kami upayakan pembangunannya dari hasil pembagian 40 persen yang masuk ke Pemda itu,” tegasnya.
Pernyataan tersebut disambut antusias oleh warga yang merasa aspirasi mereka didengar secara langsung oleh pimpinan daerah. Kehadiran Bupati di tengah masyarakat dinilai sebagai bentuk perhatian serta komitmen pemerintah untuk membangun wilayah kepulauan secara merata.
Pertemuan itu pun menjadi simbol kuat bahwa dialog terbuka antara pemerintah dan masyarakat merupakan langkah penting dalam menciptakan pengelolaan potensi daerah yang adil, transparan, dan berkelanjutan.
Jika Anda ingin, saya bisa buatkan juga dan .
