KAIMANA, EkuatorNews.com – Bupati Kabupaten Kaimana, Drs. Hasan Achmad, M.Si, secara resmi membuka Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa/Kampung Tingkat Kabupaten Kaimana Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Papua Barat di Gedung Pertemuan Krooy, Senin (3/8/2026).
Dalam sambutannya, Bupati Hasan Achmad menegaskan bahwa tata kelola keuangan kampung harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, tema workshop tahun ini, “Tata Kelola Keuangan Desa yang Berkualitas dalam Rangka Peningkatan Kemandirian Desa yang Berkelanjutan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa,” harus menjadi pedoman bagi seluruh aparatur kampung dalam mengelola anggaran pembangunan.
Ia menekankan bahwa besarnya Alokasi Dana Kampung (ADK) maupun Dana Desa yang dikucurkan pemerintah setiap tahun harus mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Apakah anggaran tersebut sudah benar-benar menurunkan angka stunting, mengurangi kemiskinan, dan menggerakkan ekonomi warga di kampung? Pertanyaan inilah yang harus menjadi bahan evaluasi bersama,” tegas Bupati.
Bupati juga mengajak seluruh kepala kampung beserta aparatur untuk melakukan evaluasi secara jujur terhadap pelaksanaan pembangunan desa, dengan mempertahankan berbagai capaian yang telah diraih sekaligus memperbaiki kelemahan dalam administrasi maupun tata kelola pemerintahan kampung.
Dalam kesempatan tersebut, Hasan Achmad menyampaikan empat arahan utama kepada seluruh pemerintah kampung.
Pertama, mengubah pola pikir dalam pengelolaan anggaran, dari sekadar menghabiskan anggaran menjadi penggunaan yang berorientasi pada hasil dan manfaat nyata bagi masyarakat.
Kedua, mempertajam prioritas program pembangunan dengan memfokuskan anggaran pada penanganan stunting, penguatan ketahanan pangan lokal, peningkatan sanitasi, serta perluasan akses layanan kesehatan dan pendidikan dasar.
Ketiga, meningkatkan disiplin administrasi dan transparansi melalui pemanfaatan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) secara optimal, sekaligus melibatkan masyarakat, tokoh adat, perempuan, dan pemuda dalam setiap proses musyawarah kampung.
Keempat, menggali dan mengembangkan potensi ekonomi kampung melalui Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam) dengan mengoptimalkan sektor kelautan, pertanian, dan pariwisata sehingga mampu meningkatkan Pendapatan Asli Kampung (PAK) secara berkelanjutan.
Selain itu, Bupati mengingatkan pentingnya menjaga keharmonisan antara kepala kampung dan seluruh perangkat kampung dengan menjunjung tinggi semangat “Satu Tungku Tiga Batu” sebagai fondasi dalam membangun kampung yang maju, mandiri, dan harmonis.
“Saya berharap workshop tersebut dapat menjadi ruang belajar, berdiskusi, dan berbagi pengalaman guna meningkatkan kapasitas aparatur kampung dalam mengelola keuangan serta pembangunan desa secara profesional,” harapnya.
Bupati juga menyampaikan apresiasi kepada BPKP Perwakilan Papua Barat atas pendampingan yang selama ini diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Kaimana dalam memperkuat sistem pengawasan dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.
“Semoga seluruh hasil dan rekomendasi workshop dapat diterapkan di setiap kampung di Kabupaten Kaimana sehingga tata kelola keuangan desa semakin transparan, akuntabel, efektif, serta mampu mendorong terwujudnya kampung yang mandiri dan masyarakat yang semakin sejahtera,” pungkasnya.
Kegiatan tersebut dihadiri Anggota Komisi IV DPD RI Daerah Pemilihan Papua Barat, Yance Samonsabra, Direktur Pengawasan Akuntabilitas Keuangan, Pembangunan, dan Tata Kelola Pemerintah Desa pada Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP, Arman Sahri Harahap, Kepala Perwakilan BPKP Papua Barat Eko Hery Winarno, unsur Forkopimda Kabupaten Kaimana, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), para kepala distrik, kepala kampung, bendahara kampung, serta aparatur kampung se-Kabupaten Kaimana.
Peliput: Rizky Amerbay
Editor: Rei Rumlus
