Pengukuhan dan Bimbingan Teknis Keagenan Kelurahan Kota Manado Tahun 2026 yang digelar di Aula Serbaguna Kantor Wali Kota Manado, Rabu (26/8/2026).
Manado, EkuatorNews.com – Upaya memperluas perlindungan jaminan sosial bagi pekerja terus didorong Pemerintah Kota Manado.
Hal ini terlihat dalam Pengukuhan dan Bimbingan Teknis Keagenan Kelurahan Kota Manado Tahun 2026 yang digelar di Aula Serbaguna Kantor Wali Kota Manado, Rabu (26/8/2026).
Kegiatan ini dihadiri Wali Kota Manado Andrei Angouw bersama Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kota Manado Juwenly Jona Librata Soselisa. Wali Kota turut didampingi Asisten I Yulises Oehlers, S.H., Kadis Tenaga Kerja Fadly Kasim, S.H., dan Kadis Kominfo Yanti Mongkau, S.E.
Hadir pula para kepala SKPD, camat, lurah se-Kota Manado serta para calon Agen Perisai Ketenagakerjaan.
Pada kesempatan, dari BPJS Ketenagakerjaan Kota Manado memaparkan kondisi ketenagakerjaan sekaligus cakupan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek) di Kota Manado.
Saat ini, tercatat sudah ada 72 Agen Perisai di sejumlah kelurahan. Namun, masih terdapat 28 kelurahan yang belum menyampaikan calon agen.
Melalui program ini, sebanyak 22.220 tenaga kerja di Kota Manado ditargetkan mendapat perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
Wali Kota Andrei Angouw menyambut baik program tersebut. Menurutnya, perlindungan bagi pekerja tidak hanya berkaitan dengan urusan ketenagakerjaan, tetapi juga menyentuh langsung kesejahteraan keluarga.
“Pertama saya mengemukakan kepentingan kita soal BPJS Ketenagakerjaan,” ujar Wali Kota.
Ia menjelaskan, perlindungan terhadap pekerja, termasuk ketika terjadi kecelakaan kerja dan risiko lainnya, merupakan bagian penting dalam menjaga kesejahteraan masyarakat.
“Ini prinsip dasar bagaimana kita terlibat dengan ketenagakerjaan karena ini soal kesejahteraan kita bersama,” jelasnya.
Wali Kota pun mendorong seluruh jajaran pemerintah kelurahan untuk mendukung penuh program Agen Perisai. Menurutnya, masyarakat yang bekerja harus mendapatkan perlindungan agar ketika menghadapi risiko dalam pekerjaan, keluarga tetap memiliki jaminan.
Dalam kesempatan itu, Andrei juga menyoroti pentingnya validasi data kependudukan. Ia meminta lurah memastikan data warga di wilayah masing-masing benar-benar diperbarui, termasuk warga yang telah meninggal dunia sehingga data mereka tidak lagi menghambat proses pelayanan maupun klaim jaminan BPJS Ketenagakerjaan.
Wali Kota bahkan menguji sejumlah lurah terkait proses validasi data tersebut. Ia juga meminta lurah dan kepala lingkungan memahami kondisi data warga berdasarkan desil, termasuk memanfaatkan sistem digitalisasi Manado Hub (MH).
“Jangan-jangan ada lurah atau Kaling yang tidak tahu soal MH ini sebagai sistem digitalisasi yang kita pakai dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kota Manado,” tegasnya.
Selain soal BPJS Ketenagakerjaan, Wali Kota mengingatkan lurah dan kepala lingkungan agar memahami berbagai persoalan yang terjadi di wilayah masing-masing. Mulai dari data kemiskinan ekstrem, keamanan dan ketertiban masyarakat, kasus senjata tajam, kebersihan dan sampah, hingga penerangan jalan umum.
Termasuk juga keberadaan anak terlantar, ODGJ, hingga persoalan pengukuran tanah yang kini menjadi kewenangan BPN.
Menurut Andrei, berbagai persoalan tersebut tidak boleh luput dari perhatian pemerintah paling dekat dengan masyarakat.
“Jadi sekali lagi semangatnya adalah bagaimana kita mempertahankan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Usai memberikan pengarahan dan berdialog dengan jajaran kelurahan, Wali Kota secara resmi membuka kegiatan tersebut.
Pengukuhan Agen Perisai kemudian ditandai dengan penyerahan rompi dan kartu nama kepada anggota Perisai, sekaligus penyerahan santunan kematian kepada ahli waris.
Di akhir kegiatan, Wali Kota juga meminta Dinas Kominfo menyiapkan sistem absensi digital. Sistem tersebut diharapkan dapat memudahkan pemerintah mengetahui siapa saja yang hadir dalam setiap kegiatan, termasuk jajaran lurah dan kepala lingkungan.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya Pemkot Manado memperkuat digitalisasi pemerintahan sekaligus memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan lebih efektif dan terdata.
(***/Enny)
