Jakarta, EkuatorNews.com — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menargetkan pendaftaran tanah secara sistematis seluas 4,8 juta hektare melalui program Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP) periode 2025–2029.
Program yang didukung Bank Dunia tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat administrasi pertanahan dan tata ruang sekaligus memberikan kepastian hukum atas hak tanah masyarakat.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, mengatakan bahwa ILASPP memiliki cakupan dan dampak strategis dalam mendukung pembangunan nasional, khususnya di bidang pertanahan dan tata ruang.
“Dengan target pendaftaran tanah sistematis seluas 4,8 juta hektare, kita dapat melihat bahwa ILASPP memiliki cakupan dan dampak yang sangat besar. ILASPP merupakan investasi yang sangat berharga bagi kita semuanya dalam pembangunan menjadi fondasi tata kelola pertanahan dan tata ruang, khususnya dalam jangka yang panjang,” ujar Dalu dalam Kick-Off Meeting Implementation Support Mission ILASPP di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Senin (26/10/2026).
Dalam pelaksanaannya, ILASPP melibatkan koordinasi lintas kementerian dan lembaga, termasuk Badan Informasi Geospasial (BIG) dan Kementerian Dalam Negeri.
Untuk mencapai target yang telah ditetapkan, Kementerian ATR/BPN memprioritaskan integrasi data pertanahan dan tata ruang serta modernisasi sistem informasi. Langkah tersebut diperlukan agar data dari berbagai instansi dapat terhubung dan dimanfaatkan untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih akurat.
Dalu menegaskan bahwa keberhasilan pelaksanaan ILASPP sangat bergantung pada komitmen pemerintah, efektivitas kelembagaan, serta koordinasi yang baik di antara seluruh pihak yang terlibat.
“Keberhasilan proyek sangat ditentukan oleh kuatnya komitmen pemerintah, efektivitas kelembagaan, kemudian kualitas koordinasi di antara seluruh pihak yang terlibat. Komitmen tersebut perlu diwujudkan melalui dukungan yang nyata, baik dalam bentuk kebijakan, penguatan organisasi pelaksana, penyediaan sumber daya manusia, maupun percepatan pengambilan keputusan,” tuturnya.
Melalui program ILASPP, Kementerian ATR/BPN berupaya membenahi administrasi pertanahan dan tata ruang secara berkelanjutan. Program ini diharapkan tidak hanya berfokus pada pencapaian target pendaftaran tanah, tetapi juga mampu memperkuat kepastian hukum hak atas tanah masyarakat.
Selain itu, integrasi administrasi pertanahan dan tata ruang diharapkan dapat mendukung perencanaan pembangunan yang lebih terarah, meningkatkan kualitas pengelolaan data, serta mendorong pembangunan berkelanjutan.
Kick-Off Meeting Implementation Support Mission ILASPP turut dihadiri Willem van der Muur, Land Tenure Specialist dari World Bank’s Urban, Resilience and Land Global Practice.
Pertemuan tersebut juga diikuti secara daring dan luring oleh Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Virgo Eresta Jaya, serta sejumlah pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
Melalui penguatan koordinasi dan modernisasi sistem administrasi pertanahan, ILASPP diharapkan menjadi salah satu langkah strategis dalam memperluas pendaftaran tanah, memperkuat kepastian hukum, serta mewujudkan tata kelola pertanahan dan tata ruang yang semakin terintegrasi di Indonesia.
(***/REI RUMLUS)
