KAIMANA – Badan Pengurus Cabang (BPC) Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Kaimana mengeluarkan press rilis menanggapi kondisi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang kurang stabil akhir-akhir ini.
Dalam press rilisnya, Ketua GMKI Cabang Kaimana Andrialen Soplanit menjelaskan bahwa GMKI sebagai organisasi pelayanan dan pengkaderan.
“GMKI mengabdi bagi keutuhan Gereja dan Bangsa Indonesia, dengan semangat Oikumenisme dan Nasionalisme GMKI hadir sebagai Gereja yang tersamar dan jiwa petnotisme yang berdiri bersama-sama dengan warga masyarakat dan orang yang termarjinalkan,” ujar Andrialen Soplanit, Rabu (3/9/2025).
Lebih lanjut, Andrialen Soplanit mengatakan sebagai bentuk semangat dan komitmen GMKI terhadap tiga medan (tri matra) yakni pelayanan Gereja, Perguruan Tinggi dan Masyarakat maka sudah tentu harus peka dan merasa bertanggungjawab atas setip masalah-masalah masyarakat dan keumatan yang terus tejadi hingga dewasa ini.
“Kehadiran GMKI sebagai manifestasi kasih Alah kepada dunia dan umatnya yang terus bertumbuh dalam pergumulan-pergumulan kehidupan yang begitu kompleks dengan tuntutan zaman,” ungkapnya.
Sejalan dengan visinya Mewujudkan Perdamaian, Kesejahteraan, Kebenaran Keutuhan Ciptaan, dan Demokrasi di Indonesia berdasarkan Kasih, Andrialen melanjutkan GMKI secara konsisten melakukan aksi-aksi sosial dan refleksi sebagai bentuk respon untuk menjawab tantangan zaman yang terus berubah.
“Kondisi perubahan sosial yang terjadi begitu cepat menjadi determinan penting bagi GMKI dalam menyesuaikan aksi-aksi sosial kemasyarakatan serta orientasi gerakannya,” tuturnya.
“Sampai tahun 2025, persoalan sosial kemasyarakatan menunjukkan kecenderungan yang mengkhawatirkan, lembaga-lembaga negara baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif masih belum sepenuhnya berpihak pada kepentingan rakyat. Berbagai kebijakan dan keputusan yang diambil oleh para pemegang kekuasaan kerap kali mengabaikan suara dan nasib masyarakat luas, terutama mereka yang berada di lapisan paling bawah,” sambungnya.
Soplanit melanjutkan, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), sebagi institut yang secara konstitusional berparan sebagai wakil rakyat, justru sering melahirkan produk lepas yang menuai kritik dan penolakan dari masyarakat.
“Undang-undang yang dihasilkan dinilai tidak mencerminkan rasa keadilan sosial dan Kepastian Hukum bahkan terkesan melanggengkan kekuasaan dan mempersempit ruang demokrasi,” katanya.
Ia juga menyebutkan, selain itu pemerintah sebagai Lembaga Eksekutif yang penyelenggara proses pemerintahan negara melakukan Kebijakan-kebijakan yang tidak pro kepada rakyat.
“Malah sebaliknya, pemerintah melakukan program dan kebijakan yang menciderai hak kelompok masyarakat serta merusak alam, bahkan berujung pada konsekuensi hukum/pidana terhadap warga masyarakat,” ungkapnya.
Ketua GMKI Kaimana pun menyebutkan kondisi Ini di perparah dengan penegakan hukum yang masih dianggap oleh masyarakat sebagai “Tajam ke bawah, namun tumpul ke atas” .
“Aparat hukum dan lembaga peradilan belum sepenuhnya menjalankan fungsi kontrol yang independen terhadap kekuasaan. Baru ini salah satu Wakil Ketua Komisi DPR RI menyatakan “Seruan untuk bubarin DPR. DPR adalah orang tolol sedunia” . Beliau menyampaikan bahwa proses pemerintah di Indonesia belum tentu berjalan baik jika DPR dibubarkan,” tuturnya.
Lanjut dia bahwa Terjadi lagi tragedi pasca aksi, mobil Brimob menabrak seorang warga yang diketahui sebagai driver Ojol yang ikut aksi di depan gedung DPR.
“Korban terlihat terlindas oleh mobil rantis. Insiden ini menyebabkan kegaduhan, korban dilarikan ke Rumah Sakit dan terkonfirmasi meninggal dunia. Situasi ini menunjukkan adanya krisis legitimasi dan etika dalam pengelolaan negera. GMKI sebagai bagian dari elemen kritis bangsa memandang pentingnya keterlibatan aktif masyarakat sipil, termasuk gerakan mahasiswa, untuk terus mengawal demokrasi menegakkan keadilan, serta mendorong pembaruan sistem poltik dan hukum yang berpihak kepada rakyat,” paparnya.
Ia melihat situasi kebangsaan hari ini yang memprihatinkan oleh karena itu Pengurus Pusat GMKI melalui Badan Pengurus Cabang GMKI Cabang Kaimana menyampaikan pernyataan sikap; Mengecam tindakan Represi Oknum Polri yang tidak mampu mengawal jalannya aksi di gedung DPR RI.
“GMKI Kaimana Mendesak Kapolri bertanggung jawab dan menindak tegas Oknum Polisi yang telah lalai menjaga masa aksi hingga ada korban meninggal dunia. GMKI Kaimana menghimbau masyarakat tidak terpecah belah dalam melihat kondisi hari ini. GMKI Kaimana Mendesak Pemerintah dan DPR segara membatalkan Tunjangan Fantastis DPR RI Pusat. GMKI Mendesak DPR RI segera mengesahkan RUU Perampasan Aset. GMKI Kaimana Mendesak Anggota DPR lebih serius dalam menjalankan tugas-tugasnya,” tandasnya. (REI)
